Kelalaian industri pengerukan sumber daya energi dalam memulihkan bentang alam pasca-operasi kembali mendatangkan duka mendalam bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri. Masalah sisa lubang tambang tanpa reklamasi yang dibiarkan menganga terisi air hujan bagaikan danau buatan beracun kini tercatat telah merenggut nyawa puluhan anak usia sekolah di wilayah pedalaman. Pihak manajemen perusahaan sering kali bersikap acuh tak acuh dan mencoba mengaburkan tanggung jawab hukum ekologis mereka dengan dalih bahwa lokasi musibah berada di luar area pengawasan aktif harian mereka.
Berdasarkan aturan undang-undang mineral dan batu bara, setiap korporasi diwajibkan menempatkan dana jaminan pemulihan lingkungan sebelum melakukan penggalian tanah guna menutup kembali bekas kerukan secara berkala. Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan banyak pengusaha nakal yang menelantarkan lokasi lubang tambang tanpa reklamasi begitu saja setelah cadangan komoditas mentah di dalam bumi habis dikuras demi keuntungan komersial sepihak. Ketiadaan pagar pembatas yang kokoh dan minimnya papan peringatan bahaya di sekitar lokasi galian memicu terjadinya fatalitas tenggelamnya warga sekitar yang tidak mengetahui kedalaman air tersebut.
Aparat penegak hukum dari kejaksaan daerah didesak untuk segera melayangkan tuntutan pidana kelalaian operasional yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang terhadap jajaran direksi perusahaan terkait. Ketegasan sanksi berupa pencabutan izin operasional induk usaha dan pembekuan seluruh rekening finansial korporasi pelanggar aturan lubang tambang tanpa reklamasi wajib diterapkan tanpa adanya toleransi birokrasi. Negara tidak boleh membiarkan para pemodal besar menikmati kekayaan alam nusantara sementara rakyat kecil harus menanggung beban kerusakan lingkungan serta kehilangan anggota keluarga tercinta.
Dampak dari pembiaran kubangan beracun ini juga merusak kualitas air tanah di pemukiman warga sekitar karena tingginya kandungan zat asam tambang berbahaya yang merembes ke sumur konsumsi harian. Komunitas masyarakat sipil bersama organisasi lingkungan hidup terus mengawal proses gugatan perdata ganti rugi materiil dan imateriil bagi keluarga korban di pengadilan negeri setempat. Penataan ulang sistem pengawasan pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah provinsi mutlak diperketat melalui audit siber lingkungan yang transparan dan independen dari kepentingan politik praktis.
Restorasi kawasan bekas galian dengan menanam kembali vegetasi pohon lokal harus segera direalisasikan oleh pemerintah dengan mencairkan dana jaminan milik korporasi yang membandel tersebut. Keadilan ekologis bagi masyarakat daerah lingkar tambang merupakan aspek fundamental yang harus dipenuhi demi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkemanusiaan. Menutup setiap celah kelalaian industri tambang adalah tugas konstitusional bersama untuk melindungi keselamatan jiwa setiap warga negara dari keserakahan bisnis ekstraktif yang tidak bertanggung jawab.