Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur awalnya memicu euforia gila-gilaan di pasar properti, namun kini muncul kabar bahwa para Spekulan Tanah IKN mulai mengalami kerugian besar. Pada masa awal pengumuman, harga tanah di sekitar lokasi pembangunan melonjak hingga puluhan kali lipat karena banyak orang berharap bisa meraup untung instan dengan membeli lahan sebelum pembangunan dimulai. Namun, seiring dengan diperketatnya regulasi pertanahan dan aturan zonasi yang sangat kaku dari pemerintah, ruang gerak untuk memperjualbelikan lahan secara bebas menjadi sangat terbatas, yang mengakibatkan gelembung harga perlahan mulai pecah.
Kekalahan para Spekulan Tanah IKN disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan strategis nasional dengan kendali penuh di tangan Otorita IKN. Transaksi tanah di bawah tangan atau tanpa izin khusus kini menjadi sangat berisiko karena tidak akan diakui secara hukum untuk proses sertifikasi di masa depan. Hal ini membuat para investor nakal yang berharap bisa menjual kembali tanahnya dengan harga selangit kini terjebak dengan aset yang sulit dilikuidasi. Harga lahan di beberapa titik penyangga bahkan dikabarkan turun drastis karena sepinya pembeli yang mulai berpikir rasional dan hati-hati.
Bagi warga lokal, jatuhnya harga akibat ulah Spekulan Tanah IKN ini sebenarnya merupakan kabar baik dalam jangka panjang. Harga tanah yang terkendali memungkinkan masyarakat setempat tetap memiliki kesempatan untuk memiliki hunian atau membuka usaha di sekitar ibu kota baru tanpa terbebani biaya lahan yang tidak masuk akal. Selain itu, kondisi ini juga mencegah terjadinya konflik agraria yang biasanya muncul akibat tumpang tindih kepemilikan lahan yang dipicu oleh permainan para calo tanah. Stabilitas harga lahan adalah kunci agar pembangunan IKN bisa berjalan secara inklusif dan memberikan manfaat sosial bagi warga Kalimantan Timur.
Para pengamat ekonomi melihat bahwa tumbangnya Spekulan Tanah IKN adalah proses koreksi pasar yang wajar. Sebuah ibu kota baru seharusnya dibangun atas dasar perencanaan kota yang matang, bukan atas dasar spekulasi keuangan yang merugikan masyarakat luas. Pemerintah dihimbau untuk terus mengawasi praktik mafia tanah yang mungkin mencoba cara-cara baru untuk memanipulasi kepemilikan lahan di wilayah tersebut. Keberhasilan IKN akan sangat bergantung pada seberapa bersih proses tata kelola lahannya dari kepentingan-kepentingan sempit para pemburu rente yang selama ini menghambat pembangunan infrastruktur di daerah.